Kenapa Cuma Istri yang Bisa Disebut Durhaka?
Katanya perempuan itu tulang rusuk. Tapi entah sejak kapan, tulang rusuk diminta menopang semuanya… selayaknya tulang punggung. Entah karena tuntutan orang tua, atau tuntutan keadaan keluarga kecilnya.
Pagi dia bangun lebih dulu. Memastikan baju anaknya bersih.
Baju suaminya rapi. Makanan selalu ada di meja.
Siang sampai sore, dia tetap berjalan, bekerja, kemudian pulangnya mengurus rumah yang tak pernah benar-benar selesai.
Malam, sebelum tidur, dia masih mengecek: tagihan listrik,
kebutuhan rumah, apa yang kurang, apa yang harus dihemat.
Rumah rapi. Anak terurus. Suami dilayani.
Tapi ternyata, itu masih belum cukup.
Karena dia juga masih dituntut untuk selalu “siap” di
ranjang. Dan jika tidak, labelnya sederhana: istri durhaka.
Lucu, ya.
Istri yang tidak melayani suami di kasur dianggap durhaka.
Tapi suami yang tidak menafkahi dan memberi rasa aman pada pasangannya
seringkali… dianggap biasa saja.
Ada banyak istri yang diam, karena takut dibilang kurang
bersyukur. Takut dianggap istri yang tidak tahu diri. Takut suara mereka justru
berbalik menyudutkan diri sendiri dan membuatnya tidak bisa bergerak lagi.
Kita sering sekali mendengar istilah istri durhaka.
Tapi pernahkah kita bertanya, dengan jujur: bisakah seorang suami justru
yang durhaka?
Suami ditempatkan sebagai “kepala keluarga”. Sebuah posisi
yang seharusnya penuh tanggung jawab. Sayangnya, tidak sedikit yang
menjadikannya tameng kekuasaan.
Menuntut dihormati… tanpa merasa perlu menghargai. Ingin
ditaati… tanpa merasa wajib melindungi.
Sebenarnya mudah untuk menyebut bahwa suami itu durhaka,
karena jelas: Suami yang tidak menafkahi, lahir maupun batin. Suami yang
melakukan kekerasan, dalam bentuk apa pun. Suami yang mengkhianati kepercayaan.
Suami yang merendahkan, mencaci, atau mengontrol secara emosional.
Itu bukan sekadar “kurang baik”. Itu suami durhaka.
Mungkin yang perlu kita ubah bukan sekadar istilahnya. Tapi
cara kita memandang peran. Bahwa menjadi suami bukan soal posisi. Tapi tentang
tanggung jawab. Dan menjadi istri… bukan berarti harus terus menahan dan terus
dianggap kuat tanpa batas.
Karena kalau satu pihak terus diminta bertahan, sementara
yang lain bebas mengabaikan kewajiban, itu bukan lagi rumah. Itu ketimpangan
yang dinormalisasi.
Dan ironisnya, di luar sana… mulai ada sistem yang mencoba
“memaksa” tanggung jawab itu.
Sempat ada kebijakan di suatu kota yang memblokir layanan
administrasi kependudukan bagi ribuan mantan suami yang tidak menafkahi anak
dan mantan istrinya setelah perceraian. Ribuan nama terdampak. Data
terintegrasi. Sanksinya nyata.
Artinya, negara saja mulai harus turun tangan… untuk
memastikan sesuatu yang seharusnya sudah menjadi kesadaran.
Lalu pertanyaannya sederhana: Kalau setelah bercerai saja
bisa diberi sanksi, kenapa saat masih menjadi suami… banyak yang bebas dari
konsekuensi?
Mungkin masalahnya bukan pada status “mantan” atau “masih”.
Tapi pada kesadaran yang tidak pernah benar-benar dibangun.
Bahwa tanggung jawab itu bukan pilihan. Dan peran sebagai
suami… bukan sekadar gelar.